Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025
admin | Pendidikan
Dinas pendidikan dan kebudayaan (Rabu, 11/6/2025) Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bentuk pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang mencakup enam bidang utama: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.
Mendukung pencapaian implementasi SPM, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong didampingi oleh Kabid Manajemen SD, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan serta Kasubag Perencanaan melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi Bidang SPM @bina_bangda @kemendagri dalam penguatan sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bekerja sama dalam menyusun rencana aksi daerah, menetapkan target pencapaian dan melakukan monitoring serta evaluasi secara terpadu dengan membangun sistem komunikasi yang efektif untuk memastikan informasi dan data terkait SPM dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua pihak.
Selanjutnya membangun komunikasi pada Subdit Penjaminan Mutu Pendidikan @ditjen.paud.dikdasmen tentang fokus penyusunan, penerapan dan monitoring SPM Pendidikan. SPM Pendidikan bertujuan untuk menjamin setiap peserta didik mendapatkan pelayanan dasar pendidikan yang berkualitas minimal dan pemerintah daerah wajib melaksanakan pemenuhan SPM pendidikan sesuai kewenangannya, termasuk dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan enam bidang utama SPM dapat tercapai secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat khususnya SPM Bidang Pendidikan.
Koordinasi ini menjadi langkah awal penguatan tata kelola dan pelaksanaan SPM yang efektif dan akuntabel di Kabupaten Parigi Moutong, khususnya dalam mendukung pelayanan dasar di sektor pendidikan.
